Studi Kasus Coretax: Kegagalan dan Pelajaran Penting untuk Digitalisasi Pemerintah
Laporan oleh KATA Digital Indonesia
Ringkasan Eksekutif
Proyek Core Tax System (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu inisiatif digitalisasi terbesar pemerintah Indonesia. Namun, setelah bertahun-tahun dan alokasi anggaran yang besar, proyek ini mengalami kegagalan dan penundaan signifikan. Laporan studi kasus ini menganalisis kegagalan Coretax, mengidentifikasi akar masalahnya, dan menyajikan pembelajaran krusial yang harus menjadi landasan bagi proyek IT pemerintah di masa depan. Temuan kami menunjukkan bahwa kegagalan bukan disebabkan oleh teknologi semata, melainkan oleh lemahnya tata kelola, kurangnya transparansi, dan pemisahan antara perencanaan proyek dengan kebutuhan pengguna nyata.
1. Latar Belakang Proyek
Coretax adalah proyek sistem informasi inti yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memodernisasi sistem administrasi perpajakan di DJP. Proyek ini digagas untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan pelayanan kepada wajib pajak.
Tujuan Proyek: Mengganti sistem administrasi pajak yang sudah usang dengan sistem modern dan terintegrasi.
Anggaran: Proyek ini dikerjakan dengan nilai kontrak yang fantastis, mencapai triliunan rupiah.
2. Temuan dan Analisis Kegagalan
Analisis kami menemukan beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kegagalan proyek Coretax:
Pembengkakan Anggaran dan Ketidakjelasan Biaya: Proyek ini berulang kali mengalami penundaan, yang menyebabkan pembengkakan anggaran tanpa adanya hasil yang jelas. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana menjadi celah bagi potensi inefisiensi dan korupsi.
Perencanaan dan Tata Kelola yang Lemah: Proyek ini dilaksanakan dengan manajemen yang tidak optimal. Kurangnya keahlian internal dan ketergantungan penuh pada vendor asing menyebabkan pemerintah kehilangan kontrol atas arah proyek. Rencana proyek yang tidak realistis dan kurangnya audit berkala memperburuk keadaan.
Minimnya Partisipasi dan Komunikasi: Proses pengembangan Coretax cenderung tertutup. Pihak pengguna akhir—para wajib pajak dan pegawai pajak—kurang dilibatkan dalam proses perancangan, sehingga sistem yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pemanfaatan yang Tidak Efektif: Meskipun sebagian sistem berhasil dibangun, pemanfaatannya di lapangan tidak optimal. Sistem yang seharusnya mempermudah, justru sering menimbulkan masalah baru, menunjukkan bahwa tujuan utama untuk melayani publik tidak tercapai.
3. Evaluasi dan Pembelajaran Penting
Kegagalan Coretax adalah pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Kami merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mencegah kegagalan serupa di masa depan:
Prioritaskan Transparansi Pengadaan: Semua proses pengadaan proyek IT pemerintah harus dilakukan secara terbuka. Dokumen kontrak, anggaran, dan nama vendor harus dapat diakses publik.
Terapkan Tata Kelola Proyek yang Kuat: Pemerintah harus membangun tim teknis internal yang kompeten dan independen, tidak hanya mengandalkan vendor. Setiap proyek harus memiliki tahapan dan target yang jelas, serta diaudit secara berkala.
Libatkan Pengguna Sejak Awal: Proyek digitalisasi harus berpusat pada pengguna (user-centric). Libatkan masyarakat dan pegawai sejak tahap perancangan untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar berguna.
Utamakan Pemanfaatan, Bukan Sekadar Proyek: Tujuan akhir dari proyek IT pemerintah bukan hanya menyelesaikan kontrak, tetapi menciptakan sistem yang dapat digunakan dan memberikan manfaat nyata bagi publik.
Kesimpulan
Kegagalan Coretax menunjukkan bahwa tantangan digitalisasi pemerintah di Indonesia bukan hanya soal dana atau teknologi. Ini adalah tantangan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pembelajaran dari kasus ini, KATA Digital Indonesia siap menjadi mitra strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran IT pemerintah digunakan secara bijak.
Tentang KATA Digital Indonesia:
KATA Digital Indonesia adalah organisasi advokasi publik yang berfokus pada tata kelola anggaran IT pemerintah yang efisien dan transparan. Laporan ini adalah bagian dari misi kami untuk memberikan pemahaman mendalam dan solusi konkret untuk mewujudkan digitalisasi yang lebih baik di Indonesia.
Disclaimer: Studi kasus ini disusun berdasarkan data dan informasi publik. Analisis ini bersifat independen dan tidak memiliki konflik kepentingan.